Bolmong RayaLingkungan dan Kesehatan

PT ASA Disorot


Boltim, TimurTimes.com – Sorotan tajam kembali mengarah ke PT Arafura Surya Alam (ASA) yang berkedudukan di wilayah Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) jadi alasan.

Faizal Thayib, warga Desa Bulawan,
mempertanyakan dokumen penting untuk mencegah pencemaran lingkungan yang sampai hari ini belum ada penjelasan secara khusus dari pihak perusahaan.

“Menurut saya, perusahaan ini masih maladministrasi. Mengapa, karena revisi Amdalnya waktu sosialisasi terakhir di Desa Bulawan Dua beberapa waktu lalu, itu tidak menjelaskan secara spesifik kalau Amdal yang mereka pakai sekarang ini, itu masih Amdal yang terkait dengan izin lama. Tapi ini sudah memasuki akhir tahun 2021, untuk revisi Amdalnya itu sampai sekarang belum disosialisasikan ulang,” ujar Thayib, Rabu, (25/8/2021).

“Mereka (PT. ASA, red) ini, kalau di SK Bupati Nomor 100 Tahun 2013, sudah izin produksi yang berlaku selama sepuluh tahun. Tapi sampai sekarang dokumen atau revisi Amdal belum disosialisasikan ulang,” kata Faizal Thayib.

Warga lingkar tambang ini menyebut, menyangkut izin lokasi, sudah ada surat dari Pemda Boltim tahun 2020 dari Penjabat sementara (Pjs) Bupati.

“Terkait izin lokasi, ada surat tahun 2020 dari pemerintah Pjs, sudah menyurat terkait dengan izin lokasi. Izin lokasi ini mengacu dari Kementerian Agraria. Jadi apakah izin lokasi yang diprioritaskan lebih dulu atau izin produksi, sementara dalam fase produksi itu, mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembebasan lahan. Nah, itu yang masyarakat tidak mengerti,” tutur Thayib.

Thayib pun mempertanyakan terkait mekanisme izin perusahan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut.

“Apakah sebelum izin produksi ada, dan apakah pembebasan lahan diselesaikan lebih dulu,” tanya Thayib.

Baca Juga:   Sebelum Peresmian Jalan Santiago di Motongkad, Bupati Sachrul dan Danrem 131/Santiago Vidcon Bersama Jenderal Dudung

PT ASA lanjut Thayib, masih maladministrasi, sebab terkait dengan sejumlah izin-izin tadi.

“Kenapa saya bilang perusahan masih maladministrasi, karena terkait dua tadi, yaitu izin-izin itu. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan, mereka akan menagih terkait revisi Amdal tadi. Karena semua yang tertera dalam dokumen Amdal itu, terkait lingkungan, ekonomi, semua ada masuk di situ,” pungkasnya.

Penulis: Gafur Sarundayang

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button