Wakili Rakyat Warning Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Minahasa,Timurtimes.com – Penyaluran bantuan sarana perikanan dan kelautan kepada nelayan, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), diduga tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boltim.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Samsudin Dama (Sadam), saat diwawancarai di kantor redaksi media kelung.id, di Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu (05/01/2022).
“Di era kepala dinas perikanan sebelumnya sudah ada pemberian bantuan dan ternyata salah peruntukan. Itu kemungkinan dikritisi dan mendapat rekomendasi dari dewan. DPR memintah kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dinas kelautan dan perikanan di bawah pimpinan Ibu Erna Mokodongan,” ucap Sadam.
Dilanjutkannya, rekomendasi itu sudah dilaksanakan. Sehinggah pemerintah daerah Boltim memerintahkan bagian Inspektorat untuk mencari tau keberadaan daripada bantuan itu.
“Ternyata benar dapat, ada beberapa yang dapat bantuan bukan nelayan, diberikan perahu dan mesin tempel. Dengan demikian Inspektorat mengeluarkan rekomendasi, meminta kepada istansi yang terkait melakukan penarikan barang yang salah peruntukan dan diberikan kepada yang berhak menerima,” jelas Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Boltim ini.
Ia mengatakan, berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat sejak tahun 2021, kadis perikanan dievaluasi dan diganti. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah, yang menggantikan kepala dinas sebelumnya itu tidak melakukan penarikan bantuan salah sasaran itu.
“Saya mewakili rakyat mewarning kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Boltim. Berharap dengan adanya pergantian Kepala Dinas Perikanan akan ada tindakan di lapangan, dan ini tidak menimbulkan fitnah. Itu benar, itu sudah ada bukti bukan tidak,” tegas Sadam.
“Kedua, di tahun 2022 ini sesuai informasi, Boltim tidak dapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Berarti, sebenarnya kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu perlu dipertanyakan,” tuturnya.
Sadam juga menjelaskan, baru-baru ini ada perusakan perahu bantuan. Menurutnya, ini adalah satu catatan yang harus jadi perhatian. Ini adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran.
“Masih banyak yang layak menerima bantuan itu. Di tahun 2021 rekomendasi dewan meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja dari kepala dinas kelautan dan perikanan,” pungkasnya. (Etzar Frangky Tulung)
