Akademisi Unsrat: Pengawasan Partisipatif Kunci Keberhasilan Pilkada 2024
TIMURTIMES.COM, Manado – Pengawasan partisipatif adalah kunci keberhasilan Pilkada 2024, media memiliki peran strategis dalam menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan transparan.
Hal itu disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Tommy F. Sumakul, saat membawakan materi sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Senin (25/11/2024) di Swissbell Hotel Manado.
Dikatakannya, pengawasan partisipatif merupakan salah satu upaya yang perlu melibatkan masyarakat dan media dalam mengawal proses demokrasi.
“Kehadiran media sangat penting. Karena media sebagai agen informasi publik. Media dapat memantau, melaporkan dan mengedukasi masyarakat. Dengan jaringan yang dimiliki oleh media, banyak informasi yang bisa dimiliki dengan sangat cepat,” kata Sumakul.
Ia menyampaikan, tujuan pengawasan partisipatif adalah meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi aktif.
“Hari ini ada oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai wartawan, tapi tidak melakukan tugas-tugas jurnalistik yang seharusnya. Mereka yang justru merusak kredibilitas dari kerja jurnalis hari ini,” ucapnya.
Menurut Sumakul, peran media dalam Pilkada 2024 sebagai sumber informasi, pemantau independen dan pendidikan publik.
“Pengawasan yang akan dilakukan oleh media dalam bentuk partisipatif pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu, pengawasan proses teknis dan potensi masalah,” katanya.
Sambung Sumakul, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tomohon menjadi tinggi di Indonesia. Ini terjadi oleh karena salah satu peran aktif dari pers lewat pemberitaan edukasi-edukasi dan ajakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Dalam melakukan pengawasan, media perlu memiliki beberapa cara untuk berpartisipasi. Seperti persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
“Terlebih dahulu kita harus memahami regulasi atau prosedur Pemilu dan melatih jurnalis tentang etika liputan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan melakukan peliputan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengamati prosesnya. Setelah itu, menyajikan informasi faktual dan akurat, serta menghindari pemberitaan yang memicu konflik,” ujarnya.
Dijelaskannya, saat menjalankan tugas peliputan ada beberapa tantangan yang sering ditemui dalam pengawasan partisipatif. Adanya tekanan dan intimidasi, berita hoaks atau palsu yang mempengaruhi opini publik, serta hambatan administratif atau teknis di lapangan.
“Solusi yang akan kita lakukan, adanya kolaborasi antara media dan penyelenggara pemilu. Peningkatan kapasitas media seperti pelatihan jurnalistik dan perlindungan untuk pemantau, atau dukungan hukum bagi media yang menghadapi ancaman,” jelasnya.
“Jangan kita cepat mengambil keputusan. Di mana keputusan yang kita ambil itu berpotensi menjadi persoalan di kemudian hari, apalagi akan berkaitan dengan persoalan hukum,” kuncinya.
Diketahui, menjadi peserta merupakan insan pers Kota Tomohon. (Etzar Frangky Tulung)
