Awal Tahun 2026, Eksekutif–Legislatif Boltim Satukan Visi Pembangunan
TIMUR TIMES BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat kerja perdana Tahun 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim.
Agenda yang digelar di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (6/1/2026) itu, sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di awal tahun kerja.
Rapat dipimpin langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dan menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” ujar Bupati Oskar.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltim, Samsudi Dama, menyampaikan bahwa rapat kerja perdana ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia menegaskan kesiapan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal.
“Melalui pertemuan ini, DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Boltim,” ungkap Dama.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, menambahkan bahwa rapat kerja perdana ini diharapkan mampu memperkuat soliditas seluruh unsur pemerintahan daerah. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
“Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal,” pungkas Wabup Argo.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, sejumlah anggota DPRD Boltim, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
(Rey)
