Tomohon, Timurtimes.com – Pendirian Tower Telkomsel yang berlokasi di Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, diduga tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tower.
Pasalnya, sejak berdirinya tower dari tahun 2010, pengelola tower dalam hal ini PT Mitratel dinilai tidak transparan oleh warga yang berada di sekitar tower tersebut.
“Pada saat pertama kali pembangunan tower, masyarakat tidak mengetahui kepemilikan tower secara spesifik, namun hanya mengetahui pemilik lahan berdirinya tower,” kata Reynaldo Sambeta kepada media ini.
“Saat berjalanya pembangunan tower, pemilik lahan berdirinya tower meminta tanda tangan terhadap sebagian warga yang ada di radius tower, dengan dalil pembangunan tower jangka waktu untuk 10 tahun, dan memberi kami jaminan berupa uang sebesar 1 juta rupiah,” bebernya
Seiring berjalannya waktu, mereka pun menyadari bahwa jaminan tersebut hanya sekedar untuk mendapatkan tanda tangan dari warga yang merupakan salah satu syarat pendirian tower.
Dijelaskannya, sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dalam Pasal 11 Ayat 2 Huruf G menyebutkan, persetujuan dari warga sekitar dalam radius tower sesuai dengan ketinggian.
Menurutnya, ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk membangun tower, dimana harus disetujui seluruh warga yang berada disekitar tower.
“Warga pada posisi itu tidak mengetahui dan tidak diberi sosialisasi, baik pemerintah terkait serta pemilik tower mengenai dampak bahayanya,” sambung Sambeta.
Herald Aray menambahkan, Mitratel seyogianya lebih transparan terhadap masyarakat seperti melakukan sosialisasi, agar kondusif bersama masyarakat sekitarnya.
“Kami seperti ada diskriminasi, karena memang tidak ada sosialisasi awalnya. Sehingga tidak ada kesepakatan–kesepakatan yang terjadi dari pihak pengembang dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PT Mitratel saat diwawancari media ini mengungkapkan, bisa jadi tidak pernah disosialisasikan ataupun sebaliknya, tapi mungkin yang hadir tidak semua.
Sama halnya begini, saya mau kontrak sebidang lahan untuk membuat ruko 20 lantai. Haruskah saya sosialisasi ke masyarakat? Secara pemerintah sudah diizinkan. Secara masyarakat apakah sudah disosialisasikan atau belum, jujur saya tidak bisa memastikan,” terang Ibrahim Ambo, Mitra Kerja PT Mitratel.
“Untuk regulasinya minimal harus ada persetujuan pemerintah desa atau kelurahan. Menurutnya, pembangunan apapun itu, kurang lebih tanpa persetujuan dari perangkat desa atau kelurahan, tidak bisa berdiri sebuah bangunan,” jelas Ibrahim.
“Saya dengar pemilik lahan naik turun rumah memberikan sejumlah uang. Dan yang saya dengar juga, bahwasanya bukan seperti itu harapan masyarakat sekitar. Mereka harap harus duduk bersama,” pungkasnya.
“Yang saya dengar pemilik lahan masuk keluar rumah memberikan beberapa uang. Saya dengar juga, itu bukan seperti harapan masyarakat sekitar. Yang mereka harapkan harus duduk bersama,” pungkasnya. (Etzar Frangky Tulung)
