TIMURTIMES.COM, Boltim – Pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Hendra Abarang, S.Hut., berkoar.
Kabar yang telah menyeruak ke publik tentang adanya kerusakan lingkungan besar akibat aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Kilo Molobog, Kecamatan Motongkad, jadi alasan.
Abarang mengatakan isu yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan sebab pihaknya telah turun lapangan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
“Jelas keliru. Kami bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit II Boltim–Bolsel telah turun langsung ke lapangan. Kami melakukan sosialisasi terkait program Responsible Mining Community kepada para penambang lokal sebagai bentuk komitmen terhadap penambangan yang bertanggung jawab,” ujar Hendra Abarang, Senin (4/8/2025).
Disebutkan pula bahwa lokasi PETI di Molobog berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai titik koordinat yang telah diverifikasi. Di lokasi tersebut kata Hendra, banyak masyarakat menggantungkan penghidupan mereka sebagai penambang rakyat.
“Mereka ini adalah pahlawan ekonomi keluarga. Kehadiran mereka di lokasi PETI adalah demi menghidupi anak istri. Maka dari itu, kami di APRI akan terus mengawal keamanan dan kenyamanan para penambang lokal. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengatasnamakan LSM untuk kepentingan pribadi dan justru merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terkait tuduhan penggunaan alat berat ekskavator yang disebut merusak tanaman perkebunan warga, Abarang menyampaikan bahwa fakta di lapangan justru sebaliknya.
“Tanah perkebunan yang ada di sekitar lokasi PETI memang telah dijual oleh pemiliknya kepada investor tambang. Mereka yang menjual tanah itu bertujuan untuk membuka akses jalan menuju lokasi pertambangan agar para pekerja lokal bisa bekerja lebih mudah,” jelasnya.
Abarang menegaskan bahwa APRI Boltim akan tetap konsisten dalam memperjuangkan hak dan keamanan para penambang rakyat, serta mendukung kegiatan tambang yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
(Red)
