TIMURTIMES.COM, Tomohon – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tomohon, saat ini sedang berproses. Salah satu yang sedang dilalui penyelenggara Pemilu adalah tahapan pendaftaran calon kepala daerah.
Jadwal tahapan yang kian padat, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon harus berhadapan dengan sejumlah tantangan. Walau demikian, nada optimisme tetap membuncah. Seperti yang terlontar dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Deisy T. Soputan.
“Tak ada kendala berarti, namun KPU harus mengejar waktu untuk melakukan verifikasi administrasi, harus memastikan kesesuaian data semua. Dari dokumen dukungan yang diberikan, kita harus mengecek. Kan indikatornya harus dilihat di situ,” kata Soputan, di sela-sela kegiatan media gathering “Kesiapan KPU Kota Tomohon Dalam Menyelenggarakan Pilkada Tahun 2024” yang digelar di aula KPU Tomohon, Jumat (17/05/2024).
Menurutnya, barangkali tantangannya hanya soal waktu yang sedikit mepet pelaksanaannya.
“Untuk calon perseorangan, semua persyaratan kan sudah dimasukkan, jadi tidak ada persoalan. Kalau verifikasi administrasi paling lambat 29 Mei. Tapi itu sudah sekalian dengan hasil rekapitulasi hasil verifikasi administrasi. Jadi deadline-nya untuk rekapitulasi dari 27 sampai 29 Mei. Itu yang kini sedang kita kejar,” ujarnya.
Diakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kini tersedia di KPU Kota Tomohon menjadi tantangan khusus.
“Memang SDM kita di KPU Kota Tomohon yang sedikit kurang. Jadi untuk menghasilkan hal seperti ini butuh pengaturan waktu, range waktu yang harus dikebut,” ungkap Soputan.
Namun, ia menegaskan keterbatasan SDM tidak bisa jadi penghambat.
“Mau tidak mau, suka tidak suka harus tepat waktu. Tinggal memang bagaimana strategi kita agar selesai tepat waktu, sesuai jadwal,” tandasnya.
Menurut Soputan, KPU Kota Tomohon kini tidak hanya fokus pada tahapan pencalonan.
“Selain pencalonan, ada banyak hal, tahapan lain yang sementara dilaksanakan. Sekarang saja sedang dalam tahapan perekrutan badan ad hoc, jadi butuh tenaga banyak,” tuturnya.
“Kalau melihat ketersediaan tenaga dan beban kerja, memang masih perlu menambah tenaga. Tapi kita mengikuti aturan yang ada. Apa yang tersedia itu yang dipakai,” kunci Soputan. (Etzar Frangky Tulung)
