P3K Paruh Waktu Boltim Berpeluang Jadi Penuh Waktu 2027, DPRD Beri Apresiasi
Foto: Istimewa
TIMUR TIMES, BOLTIM — Langkah maju dan proaktif diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemda Boltim). Demi kepastian status serta kesejahteraan ratusan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini berstatus paruh waktu, jadi alasan.
Pemda Boltim yang dipimpin Oskar Manooppo itu, mengajukan usulan perpanjangan masa kontrak kerja, sekaligus mempersiapkan seluruh tahapan agar pada awal tahun 2027, para tenaga pengabdi ini dapat resmi beralih status menjadi P3K Penuh Waktu.
Langkah strategis ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama. Ia memuji komitmen bupati dan wakil bupati yang terus berpihak dan berjuang sungguh-sungguh demi nasib putra-putri asli daerah ini.
“Keputusan ini bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian, melainkan bukti nyata kepedulian pemimpin daerah. Kami sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya langkah yang diambil bupati dan wakil bupati. Ini adalah wujud perjuangan menjaga putra-putri daerah yang sudah lama mengabdi, berjuang, dan membangun daerah dari garis depan pelayanan publik,” ujar Dama.
Status sebagai P3K Penuh Waktu adalah harapan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ribuan putra-putri terbaik Boltim telah bertahun-tahun mengabdikan diri di berbagai sektor mulai pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Namun selama ini masih berada dalam status paruh waktu dengan keterbatasan hak dan jaminan karier. Perubahan status ini akan memberikan kepastian kerja, penghasilan yang lebih layak, serta jaminan keberlanjutan pengabdian mereka di tanah kelahiran sendiri.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang memastikan mulai Januari 2027, seluruh P3K Paruh Waktu di seluruh Indonesia akan dialihkan menjadi P3K Penuh Waktu secara bertahap, tanpa perlu seleksi ulang. Pembiayaan gaji dan tunjangan pun secara bertahap akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dengan anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp 31,1 triliun, sehingga beban keuangan daerah pun lebih ringan dan terukur.
Gerakan serupa kini sedang berjalan di berbagai daerah lain sebagai bentuk keseriusan pemimpin daerah:
– Kota Malang: Mengusulkan 109 pegawai P3K paruh waktu segera beralih status penuh waktu sebelum akhir tahun 2026.
– Kabupaten Jember: Memastikan perpanjangan kontrak lebih dari 8.000 tenaga P3K dan mempersiapkan pengalihan status menjadi penuh waktu pada 2027.
– Kabupaten Deli Serdang dan Lombok Timur: Juga telah menyusun rencana dan kajian agar pengalihan status berjalan lancar dan tepat waktu.
– Kabupaten Solok Selatan: Sedang menyiapkan penyesuaian penghasilan agar kesejahteraan P3K penuh waktu makin membaik seiring berjalannya waktu.
Dengan berjalannya kebijakan ini, Bolaang Mongondow Timur turut menjadi bagian dari gerakan nasional: mengubah status menjadi P3K Penuh Waktu, menata karier yang lebih jelas, dan menjaga agar tenaga kerja terbaik daerah tetap bisa berkarya dan mengabdi di tanah kelahirannya sendiri.
Bupati dan wakil bupati menegaskan komitmen ini akan terus diperjuangkan hingga hak-hak para pengabdi terpenuhi sepenuhnya. (Rey)
