Bersama KPU Sulut, Pukkat Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada 2024
TIMURTIMES.COM, Tomohon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (Pukkat), menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Kegiatan ini digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Tumatangtang Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kamis (24/10/2024). Para peserta merupakan komunitas dan organisasi masyarakat adat di Kota Tomohon.
Terpantau, agenda tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Jingle Pilkada Sulut 2024, dan doa pembukaan berbahasa daerah “Tombulu”.
Saat membawakan sambutan dan membuka kegiatan, Lurah Tumatangtang Satu, Billy Montolalu, S.STP., mengatakan, sangat bersyukur dan terima kasih kepada Sang Khalik atas dilaksanakannya kegiatan sosialisasi hari ini.
“Atas nama pemerintah kelurahan menyampaikan selamat datang dan menyambut baik seluruh panitia dan peserta kegiatan,” kata Montolalu.
Ia pun berharap, pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Sulut dan Pukkat ini bisa berjalan sukses dan lancar.
“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan Tuhan pasti akan memberkati panitia serta seluruh peserta saat ini,” kuncinya.
Dr. Denny Pinontoan, M.Th., mengatakan Pukkat bersama dengan beberapa organisasi di Sulut telah dipercayakan oleh KPU untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).
“Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi. Dari masa kanak-kanak kita telah diberitahu tentang apa itu pemilu, bahkan sampai saat ini masih dilakukan,” kata Pinontoan saat membawakan materi ‘Komunitas Adat Sebagai Basis Demokrasi’.
Dikatakannya, momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Iven yang ditujukan kepada masyarakat.
“Pilkada mestinya kita memahami merujuk kepada sebuah Iven yang ditujukan kepada rakyat. Ini sebenarnya adalah agenda rakyat. Sehingga KPU melibatkan rakyat dalam proses pemilihan umum,” ujarnya.
Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang penting untuk dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
“Sosialisasi menjadi tanggung jawab KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait pemilihan umum. Pilkada ini adalah kekuasaan kita. Karena, pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kita pasti akan mempercayakan kekuasaan kepada orang yang kita pilih,” ungkap Pinontoan.
“Mungkin selama ini kita berpikir bahwa Pemilu adalah agenda 5 tahunan oleh negara. Tapi menurut saya, karena ini sudah rutin dilakukan, maka boleh dikatakan Pilkada adalah praktek kebudayaan masyarakat,” lanjutnya.
Akademisi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado itu juga mengatakan, mestinya pemilihan umum dilakukan secara demokrasi elektoral.
“Ini sebenarnya sedang terjadi di Tomohon, menunjukkan bahwasanya rakyat sedang menikmatinya. Karena momen tersebut adalah Iven untuk masyarakat,” ucapnya.
Pinontoan menambahkan, masa-masa Pilkada ini harus dilakukan dengan praktek kebudayaan Minahasa.
“Penting bagi kita untuk berpartisipasi dalam momen ini untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas. Ini adalah Iven kerakyatan. Penting mengembangkan partisipatif hak pilih secara kritis dan setiap orang harus mengawasi dirinya sendiri,” tambahnya .
“Kita sebagai komunitas adat, walaupun kita berbeda-beda pilihan, kita akan tetap disebut warga Tou Mu’ung dan Minahasa umumnya,” tandasnya.
Narasumber lainnya, Pdt. Ruth K. Wangkai, M.Th., (Ketua Gerakan Perempuan Sulut, Pegiat Demokrasi), Gifliyani Krisna Nayoan, M.Th., (Akademisi IAKN Manado), Rikson C. Karundeng, M.Th., (Pegiat Kepemiluan, Director Komunitas Mapatik) dan Moderator, Greenhill Weol, S.S.
Terlihat hadir, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon, Youne Y. P. Simangunsong. (Etzar Frangky Tulung)
