Alambri Matiala./Foto: Momais
Catatan – Matt Rey Kartorejo
TimurTimes.com – Minggu 20 Juli 2025, pagi itu, matahari belum terlalu tinggi, namun cahaya lembutnya telah menyentuh atap-atap rumah di pelosok Bolaang Mongondow Timur. Angin Juli mengantar langkah-langkah para pewarta menuju sebuah kediaman di Desa Tobongon, kecamatan Modayag. Di sana, di antara aroma Teh yang baru diseduh dan suasana yang menggantung harap, mereka mendatangi sosok yang kini tengah menjadi sorotan: Alambri Matiala.
Anggota DPRD Boltim itu menyambut para pemburu berita dengan tenang. Wajahnya, meski menyimpan garis lelah akibat hiruk-pikuk politik, tetap memancarkan ketegasan. Hari itu, bukan sekadar wawancara biasa. Ini adalah tentang klarifikasi, tentang kebenaran yang ingin kembali diluruskan, tentang suara rakyat yang tak boleh dibungkam oleh kabut isu.
Dengan suara yang tegas, namun tak kehilangan kelembutan seorang wakil rakyat, Alambri memecah sunyi dengan pernyataan yang tak bisa disangkal:
“Saya adalah orang pertama yang mendukung program Gubernur YSK, terutama yang bertujuan mensejahterakan para penambang.”
Kata-katanya tak mengandung keraguan. Setiap suku kata mengandung beban perjuangan, cerita panjang dari ruang-ruang sidang, hingga sudut tambang yang menyimpan peluh dan harapan.
Ia pun mengungkap sebuah fakta yang kerap luput dari telinga masyarakat: bahwa Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Boltim bukan datang dari angin lalu, bukan pula dari meja yang jauh dari debu tanah. Tapi, dari Alambri Matiala, yang mengusulkan dan mengawal izin WPR sejak titik awal.
“Usulan WPR di Boltim semua saya yang usulkan. Saya yang mengawal izin WPR sejak awal dan mendukung penuh program YSK,” katanya, dengan sorot mata yang tak gentar.
Ucapan itu seperti sebuah tapal batas antara kebenaran dan fitnah. Ia berdiri bukan hanya sebagai anggota dewan, melainkan sebagai saksi hidup dari proses panjang perjuangan masyarakat tambang, mereka yang menggantungkan hidup pada emas di balik bebatuan, namun sering terpinggirkan oleh aturan dan prasangka.
Isu yang menyebar tentang ketidakdukungannya terhadap Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, menurutnya tak lebih dari kabut yang menyesatkan pandangan.
“Jadi kalau ada isu yang beredar kalau saya tidak mendukung program Gubernur Sulut, itu tidak benar,” tegasnya sekali lagi.
Di balik tutur katanya, terpancar rasa kecewa atas narasi yang dipelintir. Namun lebih dari itu, tampak keteguhan hati seorang legislator yang tak gentar menyuarakan keberpihakan pada rakyat. Ia bukan sekadar politisi di kursi empuk, tetapi pejuang yang memahami luka dan harapan masyarakat tambang.
Dan di hari itu, catatan kecil ini menjadi saksi: bahwa suara yang jujur, meski tak selalu nyaring, tetap akan menemukan jalannya pulang, menuju hati rakyat yang tak pernah lupa siapa yang sungguh-sungguh berdiri di sisi mereka. (*)
